Isu

Konflik Tanah Kawasan Hutan

Hampir 70% wilayah Indonesia merupakan kawasan hutan. Namun, dari 130,7 juta hektar kawasan hutan, hanya 14,2 juta hektar yang telah dikukuhkan.1 Kawasan hutan dikelola oleh pemerintah dan perusahaan yang memiliki hak guna dan hak milik terbatas. Jumlah konflik antara pemilik hak dan komunitas lokal terus bertambah, terlebih lagi karena 126,8 juta hektar kawasan hutan telah diklaim sebagai wilayah tradisional masyarakat adat.2

Dengan klaim tanah yang tumpang tindih, pemberian konsesi bagi hutan tanaman industri dan perkebunan berujung pada semakin meningkatnya konflik dengan komunitas. Karena itu, tidak mengejutkan apabila konflik perkebunan kayu di Indonesia merupakan yang terbanyak di dunia.3

World Bank melaporkan bahwa dari 25 juta ha kawasan hutan di Indonesia, lebih dari 20% sedang berada dalam situasi konflik yang melibatkan 20.000 desa.Konflik kepemilikan tanah telah mengakibatkan dampak negatif bagi 60 hingga 90 juta jiwa yang penghidupannya bergantung pada kawasan hutan.5 Ketidakpastian hak atas tanah mengganggu kehidupan masyarakat yang tinggal di dan sekitar kawasan hutan dan mengancam kehidupan sosial, kesejahteraan ekononomi dan ketahanan pangan.

Menurut laporan UNDP, dalam periode satu tahun (2013-2014) konflik kehutanan telah mengakibatkan kerugian sekitar USD 35 juta di 12 provinsi.6 Konflik lahan juga berdampak pada lingkungan, karena dapat menghambat upaya penanggulangan deforestasi dan telah mengakibatkan kebakaran hutan.

 

[1] Rebecca Anne Riggs, Jeffrey Sayer, Chris Margules, Agni Klintuni Boedhihartono, James Douglas Langston, Hari Sutanto, “Forest Tenure and Conflict in Indonesia: Contested Rights in Rempek Village, Lombok,” Land Use Policy 57 (2016): 242.
[2] National Commission on Human Rights, Summary of Findings and Recommendations for Improvement of the Law and Policy Concerning Respect, Protection, Compliance and Remedy Relating to the Human Rights of Indigenous Peoples over their Territories within the Forest Zone (Jakarta, National Commission on Human Rights, 2015), 11.
[3] Meri Persch-Orth and Esther Mwangi, “Company-Community Conflict in Indonesia’s Industrial Plantation Sector,” CIFOR Infobriefs 143 (2016).
[4] World Bank, Towards Indonesian Land Reforms: Challenges and Opportunities. A Review of the Land Sector (Forest and Non-forest) in Indonesia (Jakarta: World Bank, 2014).
[5] R.A. Riggs et al., “Forest Tenure and Conflict,” 242.
[6] UNDP Indonesia, Executive Summary: The 2014 Indonesia Forest Governance Index (UNDP Indonesia: Jakarta, 2015), 25.