Isu

Ikhtisar

Kemajemukan dan ambiguitas proses sistem kepemilikan tanah di Indonesia menyebabkan ketidakpastian hak atas tanah, dan menciptakan konflik yang berdampak pada penghidupan jutaan jiwa. Ketidakpastian kepemilikan tanah sering ditemukan di area hutan di mana tumpang tindih klaim merupakan penyebab utama perselisihan antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah (daerah, provinsi, dan nasional), sektor privat, komunitas lokal, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Jumlah konflik lahan terus bertambah setiap tahunnya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melaporkan 2.483 keluhan terkait konflik lahan yang diajukan pada tahun 2014.1 Kantor Staf Presiden (KSP) baru-baru ini melaporkan 2.642 kasus konflik kepemilikan tanah di delapan bulan pertama tahun 2016.2

Ambiguitas legal dan yuridiksi terkait tanah dan sumber daya alam antara kementrian dan antara pemerintah pusat dan daerah turut memperkeruh situasi. Diperkirakan ada sekitar 7 juta hektar tanah dengan klaim yang tumpang tindih, contohnya banyak kasus di mana lahan yang sama diperuntukkan sebagai konsesi untuk perusahaan minyak sawit, industri kayu pulp dan kertas, perusahaan kayu log dan timber, atau perusahaan batu bara.3

Mengingat kompleksitas isu konflik lahan ini, CRU akan berfokus pada konflik lahan dan pengelolaan sumber daya alam di sektor kehutanan dan perkebunan minyak sawit.

 

[1] National Commission on Human Rights, Findings, 7.
[2] Moses Ompusunggu, “Jokowi’s Agrarian Reform Agenda Stalls,” The Jakarta Post, October 20, 2016.
[3] Karl Mathiesen, “Greenpeace Reveals Indonesia’s Forest at Risk as Multiple Companies Claim Rights to Same Land,” The Guardian, April 2, 2016.