1. Strategi CRU Indonesia

• Membangun kepercayaan para pemangku kepentingan atau constituency building terhadap Visi dan Misi CRU Indonesia melalui engagement, baik berupa penjangkauan (outreach), pelibatan maupun kerjasama
• Mendorong tumbuhnya kepekaan para pemangku kepentingan bahwa konflik agraria dan kekayaan alam adalah keniscayaan serta pentingnya upaya-upaya pencegahan dan penanganan konflik agraria dan kekayaan alam melalui promosi Pendekatan Strategi Peka Konflik, terkait kerja-kerja di hulu atau di tingkat kebijakan (up-stream) dan di hilir atau di tingkat tapak (downstream).
• Membangun jaringan nasional dan asosiasi profesional yang kuat melibatkan komunitas mediasi konflik dari seluruh Indonesia. Ini penting untuk meningkatkan kerja sama, berbagi pengalaman, dan memperkuat kapasitas mediasi konflik. Dengan jaringan yang solid, mediasi konflik bisa lebih efektif dan responsif terhadap berbagai isu yang dihadapi di berbagai daerah.

2. Metodologi dan pendekatan CRU Indonesia

• Pendekatan utama CRU Indonesia adalah penanganan konflik secara non-konfrontatif dan dialogis dengan metodologi penanganan sengketa alternatif atau alternative dispute resolution (ADR), terutama mediasi.
• Dalam melaksanakan mediasi, CRU Indonesia senantiasa memegang erat prinsip-prinsip kerahasiaan, netralitas dan imparsialitas, serta mempertimbangkan aspek lain seperti nilai-nilai yang dipegang oleh para pihak, kondisi para pihak atau yang lainnya dan terbebas dari substansi solusi. Karena CRU berusaha agar jalan keluar ditemukan dan kemudian disepakati bersama oleh para pihak yang berkonflik melalui mediasi.
• Pendekatan pembelajaran timbal-balik (mutual learning) adalah metode di mana semua pihak yang terlibat berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk saling belajar. Dalam konteks ini, tidak ada pihak yang hanya menjadi pengajar atau hanya sebagai pelajar; sebaliknya, setiap pihak berperan aktif dalam memberikan dan menerima wawasan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman bersama, memperkaya perspektif, dan menemukan solusi yang lebih efektif melalui kolaborasi. Pendekatan ini mendorong keterbukaan dan partisipasi semua pihak, sehingga hasil pembelajaran menjadi lebih kaya dan relevan bagi semua yang terlibat.

3. Bagaimana CRU Indonesia melaksanakan strateginya dalam penanganan konflik agraria dan kekayaan alam?

Secara umum strategi CRU Indonesia mencakup beberapa prakarsa sebagai berikut:

• Membangun dan memelihara hubungan dengan berbagai mitra dan pemangku kepentingan, baik dari kalangan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil
• Membangun proses pengelolaan konflik dalam koridor hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
• Mendirikan dan mengembangkan CRU Indonesia sebagai lembaga layanan penyelesaian konflik yang independen, dipercaya dan mempunyai legitimasi kuat
• Publikasi dan penyebaran materi informasi tematik yang relevan menargetkan komunitas mediasi, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil.
• Menerapkan dan mengelola kegiatan pembelajaran bersama di antara komunitas penyelesaian konflik dan pemangku kepentingan terkait.
• Mendorong dan membangun komitmen para pihak untuk berkolaborasi dalam dialog dengan menghormati prinsip bahwa, solusi merupakan otonomi  para pihak.

4. Program

Program kerja CRU Indonesia untuk melaksanakan misinya mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

• Penanganan konflik

Penanganan konflik lahan dan kekayaan alam merupakan kegiatan inti CRU Indonesia yang dilakukan atas permintaan pihak yang berkonflik atau pihak ketiga yang dipercaya oleh para pihak. Dalam penanganan konflik CRU Indonesia dapat berperan sebagai lembaga penyelenggara (convening agency) atau pun langsung sebagai asesor/mediator.

• Pengelolaan pengetahuan

Walaupun gagasan “musyawarah untuk mufakat” merupakan bagian dari budaya Nusantara,  bagaimana penanganan konflik sesungguhnya sebaiknya dilakukan dalam konteks pengelolaan lahan dan kekayaan alam pada saat ini masih menjadi tantangan. Untuk itu setiap pengalaman CRU Indonesia dalam pelayanan dan penanganan konflik diperlakukan sebagai sumber belajar yang direfleksikan, didokumentasikan, dan dibagikan sebagai pembelajaran kepada kalangan yang lebih luas melalui program pengelolaan pengetahuan (knowledge management).

• Pengembangan kapasitas

Penanganan konflik dan pendekatan peka konflik memerlukan sumberdaya manusia yang berpengetahuan dan handal yang dapat berperan sebagai asesor, mediator, atau perencana pembangunan yang dapat mengenali resiko konflik dan mitigasinya. Untuk itu CRU Indonesia memprakarsai berbagai kegiatan pembelajaran berupa pelatihan, magang, lokakarya, dan pengembangan bahan-bahan acuan.

5. Layanan

Permasalahan yang ditangani CRU Indonesia  dihadapi pula oleh berbagai aktor pembangunan, baik lembaga pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga-lembaga masyarakat sipil. Untuk itu CRU Indonesia juga menyediakan layanan atas permintaan pihak yang membutuhkan. Layanan ini diberikan dalam semangat saling belajar (mutual learning) berdasarkan kepercayaan timbal balik (confidentiality) dan sesuai dengan kebutuhan spesifik yang diidentifikasi bersama. Layanan itu dapat berupa:

• Kepenasehatan dan konsultansi
  • Layanan konsultasi dan penasehatan dalam konteks pendekatan peka konflik dan penanganan konflik mencakup bantuan profesional kepada berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ingin menggunakan pendekatan peka konflik dalam usaha-usaha pembangunan atau sedang menghadapi konflik lahan dan kekayaan alam.
  • Layanan Ini memberikan saran, panduan dan dukungan untuk mengkaji resiko terjadinya konflik dan perencanaan mitigasi risiko konflik tersebut dengan cara-cara yang efektif dan berkelanjutan.
  • Proses konsultasi dimulai dengan identifikasi bersama masalah dan kebutuhan mitra, diikuti dengan sesi-sesi pembicaraan atau pertemuan untuk mengeksplorasi bersama isu-isu yang dihadapi dan mencari solusi yang memadai.
• Tinjau ulang dan audit sistem terkait UNGP’s dan sustainability
  • Layanan audit dan tinjau ulang sistem dalam konteks penanganan konflik melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap struktur, proses, dan kebijakan lembaga untuk mengidentifikasi potensi konflik, penyimpangan, atau kelemahan yang mungkin memicu atau memperburuk konflik.
  • Hasil audit dan tinjau ulang akan digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan rekomendasi dan strategi penanganan konflik yang disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Hal ini dapat mencakup pengembangan kebijakan baru, perbaikan prosedur, pelatihan staf, atau implementasi sistem penyelesaian konflik alternatif.
• Pengembangan kapasitas
  • Layanan pengembangan kapasitas dalam konteks penanganan konflik dan/atau pendekatan peka konflik merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas individu atau lembaga dalam mengelola, mencegah, dan menangani konflik.
  • Proses pengembangan kapasitas pada umumnya dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan tujuan mitra dan konteks kerjanya, diikuti dengan desain kegiatan yang disesuaikan dengan karakteristik lembaga atau lingkungan tertentu. Kemudian, program tersebut diimplementasikan melalui serangkaian kegiatan yang terstruktur sesuai desain yang telah disepakati.