Pengalaman menangani berbagai konflik dan memperhatikan konteks pengelolaan lahan dan kekayaan alam yang lebih luas menyadarkan CRU Indonesia bahwa penyelesaian konflik di tingkat tapak walaupun penting bagi para pihak yang berkonflik dalam konteks pengelolaan kekayaan yang lebih luas tidaklah memadai. Untuk itu CRU Indonesia berupaya menelusuri potensi konflik di hulu, yakni di ranah kebijakan.

• Kajian dan komunikasi kebijakan (policy assessment and outreach)

Ketika kebijakan pemerintah atau perusahan ditengarai berpotensi menjadi sumber konflik, CRU Indonesia  dapat berprakarsa melakukan kajian, sebagai upaya mencegah perluasan dampaknya. Salah satu langkah penting dari kajian ini adalah dengan mencermati linimasa dinamika perubahan kebijakan dan pengaruhnya terhadap subjek dan objek konflik. Hal ini penting untuk memahami relevansi dan konteks terkait konflik yang terjadi.

• Pengembangan Peta Indikatif Rawan Konflik
  • Peta indikatif  rawan konflik lahan dan kekayaan alam merupakan instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi konflik yang mungkin timbul terkait pemanfaatan lahan dan kekayaan alam. Peta indikatif wilayah rawan konflik lahan dan kekayaan alam yang menggambarkan tingkatan konflik akan sangat dipengaruhi oleh Kebijakan, Rencana, Program (KRP) baik Pusat dan/atau daerah, rencana investasi, dan pemekaran wilayah. Untuk itu, penting dilakukan identifikasi terhadap hal-hal yang dapat menjadi pengubah tingkatan konflik tersebut.
  • Peta indikatif rawan konflik lahan dan kekayaan alam merupakan peta yang menggabungkan parameter-parameter atau variabel-variabel geospasial resmi yang kemudian dianalisis menggunakan skenario-skenario yang dapat menjadi situasi rentan dan rawan terhadap terjadinya konflik lahan dan kekayaan alam.
  • Tujuan umum pengembangan peta indikatif rawan konflik lahan dan kekayaan alam adalah untuk mengembangkan dorong kepekaan  terhadap risiko sosial, ekonomi dan ekologis, termasuk konflik, dalam perencanaan pembangunan dan investasi berbasis lahan dan kekayaan alam sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah, serta kesejahteraan masyarakat