Kesadaran bahwa konflik agraria merupakan faktor penghambat dan tantangan kunci pembangunan sudah diakui oleh Pemerintah, dan bahkan sudah ditanggapi melalui beberapa regulasi dan kebijakan. Kebijakan prioritas Reforma Agraria terus didorong di berbagai daerah melalui beberapa skema dan pendekatan, yang utamanya bertujuan membantu masyarakat adat dan masyarakat lokal, untuk meningkatkan produktivitas […]
Read MoreBaik mitra dan juga para pihak cukup sering mempertanyakan proses penanganan konflik yang ditempuh CRU. Yang dibayangkan, CRU menerjunkan prajurit komando untuk mempertemukan para pihak yang berkonflik dalam ajang mediasi, dan simsalabim konflik terselesaikan. Karenanya alur penanganan konflik yang dipromosikan CRU, yang meliputi tahapan verifikasi awal, pra-asesmen, dan asesmen baru […]
Read MoreKonflik agraria sudah menjadi hal yang niscaya dalam pembangunan yang berorientasi pertumbuhan di Indonesia saat ini. Pun ketika pandemi COVID-19 merebak dan kebijakan pembatasan sosial diterapkan sebagai strategi kunci pemutus mata rantai penyebaran COVID 19, yang mengakibatkan kontraksi ekonomi di berbagai tingkatan. Penurunan ekonomi ternyata tidak menghambat terus maraknya konflik […]
Read MoreMenciptakan iklim usaha yang kondusif dan reforma agraria adalah kebijakan prioritas pemerintah dan keberhasilannya saling berkaitan. Dua kebijakan ini pada hakekatnya dapat mendukung satu sama lain, karena keduanya bertujuan memastikan kepastian hak akses terhadap lahan baik untuk masyarakat maupun dunia usaha. Dari perspektif dunia usaha, ini sesuatu yang penting karena […]
Read MoreSeminar Nasional Penanganan Konflik Lahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Hutan dalam Masa Pandemi dan Pasca-pandemi Covid-19 Upaya Penanganan Konflik dan Peluang Sinergitas Multistakeholders Hari dan Tanggal : Kamis, 3 September 2020 Waktu : 09.50 – 12.55 WIB
Read MoreInfoSAWIT, JAKARTA – Adanya tumpukan kasus konflik agraria menyiratkan pertanyaan tentang keefektifan pendekatan resolusi konflik yang digunakan. Bagaimana pendekatan resolusi konflik diterapkan dalam membantu para pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan damai di antara mereka, dan bahkan menuju kerjasama yang diharapkan bersifat jangka panjang. Conflict Resolution Unit (CRU) bekerja sama dengan […]
Read MoreSejak zaman dahulu kala, hal kuasa atas tanah telah menjadi sumber konflik di bumi nusantara. Pemerintah Kolonial Belanda menetapkan bahwa tanah-tanah dan hutan masyarakat pribumi, masyarakat adat harus menjadi milik negara dan kemudian dirumuskan Pemerintah Republik Indonesia menjadi kebijakan. Di Jambi misalnya, tidak ada satupun kelompok masyarakat adat yang tidak […]
Read MoreSumber: Kabar Hutan Menghentikan tren: Meningkatnya perebutan lahan berbanding lurus dengan berkembangnya kelapa sawit di Indonesia Indonesia – Seiring perkembangan pasar global untuk biofuel dan minyak masak, investasi untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia juga meningkat. Keuntungan finansial yang diraup negara cukup signifikan, namun begitu pula risiko konflik masyarakat, di […]
Read MoreSepanjang tahun 2017 lalu, terjadi 659 kasus konflik agraria di Indonesia dengan luas lahan berkonflik mencapai 520.491,87 ha (Kompas.com – 27/12/2017). Kuantitas jumlah konflik tersebut menurut catatan organisasi non pemerintah, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), meningkat 50% dibanding tahun sebelumnya. Bila dirata-ratakan terjadi 2 konflik lahan per harinya. Perkebunan masih menempati […]
Read MoreKamar Dagang Indonesia (KADIN) bersama IBCSD meluncurkan panduan praktis penanganan konflik untuk perusahaan berbasis lahan. Panduan ini diluncurkan pada 29 November 2018 di Jakarta. Hadir dalam peluncuran tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil yang memberikan pidato kunci, Duta Besar Kerajaan Inggris Mr. Moazzam Malik dan Presiden IBCSD, Shinta W. Kamdani
Read More