Pernahkah Anda mendengar tentang konflik lahan yang melibatkan masyarakat adat dengan perusahaan besar? Konflik semacam ini bukanlah sekadar perselisihan antara dua pihak, melainkan masalah kompleks yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, lingkungan, dan bahkan perekonomian suatu negara. 

Ketika kita berbicara tentang konflik lahan dan kekayaan alam, seringkali kita hanya melihat permukaan masalah. Kita fokus pada pertikaian antara pihak yang merasa dirugikan dan pihak yang dianggap sebagai penyebab masalah. Namun, di balik layar, terdapat kepentingan yang jauh lebih besar sedang dipertaruhkan. Konflik ini bukan hanya soal perebutan lahan atau sumber daya alam antara pihak-pihak yang berkonflik secara langsung, tetapi juga menyangkut keadilan sosial, hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Artinya, walaupun suatu konflik hanya melibatkan para pihak yang berkepentingan secara langsung, sesungguhnya konflik itu juga menjadi kepentingan umum sehingga patut mendapat perhatian.

Namun ada sebuah fenomena menarik yang sering kita temui dalam penanganan konflik lahan dan kekayaan alam di Indonesia. Seringkali, kasus-kasus baru mendapat perhatian serius dari pemerintah atau pihak berwenang setelah menjadi viral di media sosial. Fenomena ini melahirkan istilah “no viral, no case“. Artinya, tanpa adanya tekanan dari publik atau pemberitaan yang masif, kasus-kasus tersebut cenderung diabaikan atau proses penyelesaiannya berjalan lambat.

Pertanyaannya, apakah benar kita harus menunggu sebuah kasus menjadi viral agar pemerintah bertindak? Bukankah seharusnya pemerintah proaktif dalam mencegah dan menyelesaikan konflik sebelum masalah menjadi semakin besar? Tentu saja, peran publik sangat penting dalam mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap isu-isu ini,.namun kita juga perlu bertanya, mengapa publik seringkali baru peduli setelah sebuah kasus menjadi viral?

Salah satu alasan mengapa konflik lahan dan kekayaan alam seringkali kurang mendapat perhatian publik adalah karena publik tidak mengetahui adanya konflik tersebut ketika media tidak mengangkatnya karena dianggap kurang menarik dibandingkan dengan isu-isu lain seperti korupsi atau politik. Padahal, dampak dari konflik lahan dan kekayaan alam terhadap kehidupan masyarakat jauh lebih nyata, langsung dirasakan dan umumnya bersifat jangka panjang.

Boleh jadi viralnya sebuah kasus justru dibutuhkan agar pemerintah menanggapinya, terlepas dari kualitas penanganan sebagai tindak lanjutnya. Dalam hal ini media massa dan media sosial memiliki peran penting dalam mengawasi respon dan tindak lanjut pemerintah. Nampaknya memang perlu ada dorongan masyarakat (publik) agar kepentingan publik tidak diabaikan bahkan tidak disalahgunakan. Bahkan, pengawasan masyarakat itu perlu cukup mendalam dan berlanjut untuk memastikan bahwa upaya penanganan konflik yang dilakukan dapat memenuhi harapan pihak-pihak yang berkonflik, benar-benar menyelesaikan pokok persoalannya, dan bukan hanya sebagai langkah meredam tekanan publik. 

Untuk membangun kesadaran publik yang lebih luas tentang urgensi konflik lahan dan kekayaan alam, perlu dilakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah melalui komunikasi tentang besarnya biaya, risiko, dan beban yang ditimbulkan oleh konflik lahan dan kekayaan alam baik bagi masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan. Selain itu, penting ditumbuhkan pemahaman yang lebih baik tentang akar permasalahan, dampak negatif dari konflik, serta peran mereka dalam mencari solusi. 

Di tengah kompleksitas masalah konflik lahan dan kekayaan alam, keberadaan lembaga independen seperti CRU Indonesia diharapkan menjadi angin segar. CRU Indonesia, yang awalnya merupakan prakarsa KADIN, kini telah bertransformasi menjadi lembaga independen yang fokus pada perbaikan iklim investasi berbasis lahan dan kekayaan alam. Dengan pendekatan yang non-konfrontatif dan komprehensif serta mengutamakan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, CRU Indonesia berupaya untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi konflik lahan dan kekayaan alam. Melalui berbagai program dan inisiatif, CRU Indonesia tidak hanya membantu menyelesaikan konflik yang sudah manifes, tetapi juga berupaya mengurangi risiko terjadinya konflik baru.

Konflik lahan dan kekayaan alam adalah masalah kompleks yang membutuhkan langkah-langkah penanganan yang cermat dan hati-hati guna mendapatkan solusi komprehensif yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik serta para pemangku kepentingan. Peran publik sangat penting dalam mendorong pemerintah dan pihak berwenang untuk lebih responsif terhadap isu-isu ini. Selain itu, keberadaan lembaga independen seperti CRU Indonesia juga sangat dibutuhkan untuk berkontribusi pada proses didapatkannya solusi yang berkelanjutan.